Definisi Pejabat Sementara (Pjs) dan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs)

Ketika dalam organisasi yang saya ikuti terjadi perdebatan tentang pengertian “pejabat sementara”, saya kemudian mencari pengertian atau definisinya. Beberapa sumber bacaan saya juga tak memberikan pengertian yang eksplisit. Dari semua artikel, saya tertarik dengan http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris yang membahas tentang Jenis Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris). Dari artikel tersebut saya menyimpulkan:
Pejabat sementara dipilih atau diangkat jika yang bersangkutan meninggal dunia atau diberhentikan atau mengundurkan diri.
Istilah pejabat sementara ini berbeda dengan “pejabat pengganti” atau “pejabat pengganti sementara (Pgs)”. Pejabat pengganti sementara adalah pejabat yang dilimpahi wewenang melalui delegasi atau mandat (tertulis) oleh pejabat terpilih bila pejabat tersebut tak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk sementara waktu. Akan tetapi, dalam sebuah organisasi, Pgs tidak perlu ada karena sudah dapat dipastikan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Solusinya, cukup dengan memberikan mandat atau delegasi kepada orang/badan tertentu tanpa perlu ada embel-embel “Pgs”.

 

About these ads

10 pemikiran pada “Definisi Pejabat Sementara (Pjs) dan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs)

    • Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih untuk pertanyaannya. Pjs tidak sama dengan Plt (Pelaksana Tugas). Seperti yang ditulis dalam wikipedia, “Pelaksana Tugas (disingkat Plt.) dalam administrasi negara (Indonesia) adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Pelaksana Tugas ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. Meskipun demikian, istilah ini dipakai pula untuk jabatan publik seperti gubernur atau bupati/walikota. Karena sifat sementaranya, seorang Pelaksana Tugas tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu. Penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari.”
      Menurut saya, Plt biasanya dipilih karena pejabat yang digantikannya berhalangan atau terkena peraturan hukum, Sedangkan Pjs adalah pejabat yang dipilih untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabat sebelumnya meninggal dunia atau telah habis masa jabatannya.

      Kesimpulannya:
      Pjs : ditunjuk oleh pejabat yang berada pada tingkat di atasnya, misalnya Kepala Dinas menunjuk kepala sekolah sementara.
      Pgs : ditunjuk oleh pejabat yang akan digantikannya, misalnya Kepala sekolah menunjuk wakil kepala sekolah atau salah seorang guru untuk menggantikan perannya untuk sementara waktu.
      Plt : ditunjuk oleh pejabat yang berada pada tingkat diatasnya karena pejabat yang bersangkutan tidak dapat melakukan penunjukan. Misalnya, kepala dinas menunjuk wakil kepala sekolah atau salah seorang guru untuk berperan sebagai kepala sekolah untuk sementara waktu karena kepala sekolah yang resmi tiba-tiba koma di rumah sakit.

      Contoh Pgs:
      Seorang kepala sekolah akan pergi selama 3 hari untuk studi banding di luar negeri. Padahal, dalam 3 hari itu akan diadakan pemeriksaan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang tentu saja butuh kehadiran Kepala Sekolah yang bersangkutan. Maka, untuk amannya, maka kepala sekolah wajib memberikan surat keterangan bahwa selama 3 hari tersebut, wakil kepala sekolah akan melaksanakan tugas administratif sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini, penanggung jawab tetap kepala sekolah tetapi yang melaksanakan tugasnya selama 3 hari tersebut adalah wakil kepala sekolah.

      Contoh Pjs:
      Seorang kepala sekolah negeri meninggal dunia, maka Dinas Pendidikan setempat menunjuk seorang Wakil Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas sementara sebagai kepala sekolah sampai dapat ditentukan siapa pejabat tetap yang akan menduduki jabatan tersebut.

      Hal ini tentu saja berimplikasi persuratan.

      Untuk Pgs, surat dikeluarkan oleh Kepala Sekolah (Surat Tugas)
      Untuk Pjs, surat dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Surat Keputusan).

      Jika Pgs mengeluarkan surat maka di bawah surat tersebut akan seperti ini:
      Makassar, 20 Mei 2011
      Wakil Kepala Sekolah
      (Pgs. Kepala Sekolah berdasarkan surat tugas no. …)

      Gayus Tambunan
      Nip. 15949343043

      Jika Pjs mengeluarkan surat maka di bawah surat tersebut akan seperti ini:
      Makassar, 20 Mei 2011
      Pjs. Kepala Sekolah

      Gayus Tambunan
      Nip. 15949343043

      Semoga bisa menjelaskan. Buat yang ndak setuju, mohon maaf sekeluarga. Saya juga masih perlu banyak belajar.

  1. intinya semua hanya sementara kan. dlm pemerintahan yg dikenal adl plt (pelaksana tugas), plh (pelaksana harian), pjs (pejabat sementara), dan penjabat. agak susah membedakannya. sedangkan istilah pgs sy blm pernah mengetahui sebelumnya. trims infonya.

    • Benar sekali, Mas Wuriantos. Tapi kata “sementara” itu harus dilihat konteks dan implikasinya juga, ‘kan? Trima kasih kembali, Mas.

  2. mas, kalo pelaksana tugas (dalam hal ini pelaksana tugas bupati) yaitu wabup, kewenangan apa saja yang dimiliki oleh wabup ketika menjadi Plt? apakah Penunjukan Plt hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari saja, apabila wabup mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis apakah diperbolehkan? apakah ada batasan bagi wabup dalam menjalankan pemerintahan ketika menjadi Plt bupati?

    • Tugas Wakil Bupati sebaiknya selalu berkaitan dengan kata kerja : membantu, memantau, mengoordinasikan, menindaklanjuti, melaksanakan, mengupayakan, mengevaluasi, dan memberikan saran.
      Oleh karena itu, sebagai Plt atau bukan, Wakil Bupati sebaiknya tidak mengambil keputusan. Selain itu apabila keputusan yang telah diambil oleh Wakil Bupati dimentahkan kembali oleh Bupati yg baru sembuh dari koma, maka wibawa Wakil Bupati akan pudar.

      Sebenarnya batasan kewenangan itu seharusnya sudah diatur prinsip-prinsipnya dalam UU atau PP yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Perkada agar jelas. Karena ini juga berhubungan dengan otonomi daerah masing-masing, maka silahkan lihat di UU atau PP yang berlaku di daerah anda.

  3. Apakah Pj. BUPATI bisa memindahkan/ mutasi dan apakah juga punya wewenang melantik pegawai ? Apa dasar peraturan perundang-undangnya mas ? tks

  4. Seseorang dapat diangkat menjadi Plt, apabila dianggap mampu melaksanakan tugas harian yang besifat administratif dan bukan kebijakan yang bersifat makro, karena sifatnya sementara. Dan jabatan yang dijabat oleh orang sebelumnya dapat diangkat kembali, ketika masih dianggap mampu dan tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s